Dasar Hukum Pembentukan Bumdes

September 19, 2024 Post a Comment

Dasar hukum pembentukan bumdes

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.

PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang apa?

PERPRES No. 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Geospasial Dasar [JDIH BPK RI]

Apakah BUMDes memiliki badan hukum?

1. Status BUMDes Sebelum UU Cipta Kerja secara karakteristik, BUMDes telah dapat dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum karena telah memenuhi karakteristik adanya harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.

Siapa yang berhak membentuk BUMDes?

 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemdes (pemerintah Desa) yang kepemilikan modal & pengelolaannya dilakukan oleh pemdes dan masyarakat – dalam hal ini BUMdes sebagai institusi yang dibuat oleh Pemerintah Desa untuk mengelola/menampung (semua) unit-unit usaha milik desa

Apa yang anda ketahui tentang BUMDes menurut UU No 6 Tahun 2014?

6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan

BUMDes bertanggung jawab kepada siapa?

Dalam Permendesa BUMDes dikatakan bahwa Pelaksana Operasional memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan AD/ART. Tanggung jawab tersebut menandakan bahwa pelaksana operasional harus menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya (intra vires).

Bagaimana status hukum BUMDes?

Ia juga menyebutkan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka BUMDes telah sah dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan begitu, BUMDes dan BUM Desa Bersama memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis.

Berapa tahun masa jabatan ketua BUMDes?

(4) Pelaksana Operasional/direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; (5) Masa jabatan Pelaksana Operasional/direksi BUMDes adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Apakah BUMDes harus memiliki akta notaris?

Berdasarkan UU Desa dan Peraturan Pelaksananya yang mengatur tentang BUMDes dibuat berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa sehingga pendirian BUMDes tidak memerlukan akta yang dibuat notaris.

Apakah boleh PNS sebagai Direktur BUMDes?

Tidak ada larangan bagi PNS yang ingin memiliki saham, mendirikan usaha, maupun menjadi Direksi/Dewan Komisaris suatu perusahaan.

Berapa persen pembagian hasil BUMDes?

Pada 2020, sekitar 18 persen desa mendapatkan bagi hasil BUMDes. Sebagian besar berkisar antara 1 sampai 5 juta rupiah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan antara lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Apakah kepala desa mempunyai wewenang dalam BUMDes?

Kepala Desa memiliki kewenangan dalam hal sebagai Penasihat didalam struktur organisasi BUMDes, kewenangan tersebut adalah berupa kewenangan untuk meminta penjelasan dari operasional mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kendala didalam terkait pengelolaan BUMDes dan kemudian melindungi usaha desa terhadap hal-hal

Apakah BPD bisa menjadi pengawas BUMDes?

Jika merujuk kepada kewajiban serta larangan bagi anggota BPD, maka tidak ada aturan secara eksplisit yang melarang anggota BPD merangkap jabatan menjadi pengurus BUMDesa/Pengawas, namun jika BUMDes merupakan salah satu proyek Pemerintah Desa dalam membangun desanya, jelas dalam Pasal 26 ayat (g) Anggota BPD dilarang

Apakah BUMDes termasuk lembaga desa?

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Apakah BUMDes perlu NIB?

Untuk mengantisipasi asepk hukum BUMDes, dibutuhkan legalisat dalam bentuk perijinan baik Nomor Induks Berusaha ( NIB ) atau ijin ijin lain yang terkait dengan unit usaha.

Apakah BUMDes bertanggung jawab kepada BPD?

Sebab pengurus bumdes tidak bertanggungjawab kepada BPD tetapi kepada Kades.

Siapa yang mengangkat ketua BUMDes?

Pasal 14 BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa. Pasal 15 (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.

Apakah pengurus BUMDes di gaji?

Tidak hanya gaji, namun juga berbagai insentif, dan tunjangan bagi pengelola operasional BUM Desa.

BUMDes masuk bidang apa?

Selanjutnya, disebutkan pula bahwa usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.

BUMDes apakah termasuk organisasi?

Sebagai organisasi atau lembaga publik yang menjalankan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi Desa, pengelolaan BUM Desa harus dikelola secara transparan, profesional dan berkeadilan. Oleh karena itu, organisasi pengelola BUM Desa terpisah dengan Organisasi Pemerintahan Desa.